Efisiensi Anggaran Pemerintah, PHRI Sumut Khawatirkan PHK Massal di Hotel
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan keberatan atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kebijakan ini dinilai akan berdampak besar pada sektor perhotelan karena berkurangnya perjalanan dinas serta penyelenggaraan acara pemerintahan di hotel.
Ketua PHRI Sumut, Denny S Wardhana, mengungkapkan bahwa sektor pemerintahan menyumbang sekitar 40 persen dari total pemesanan hotel. Jika kebijakan ini diterapkan, hotel-hotel berisiko mengalami penurunan pendapatan yang berujung pada pengurangan karyawan.
Baca Juga: Daftar 10 Kepala Daerah Termuda di Sumut yang Dilantik Besok
“Pembatalan acara pemerintah sudah mulai terjadi, meski yang besar belum ada karena anggaran baru keluar pada Maret. Jika kondisi ini berlanjut, dampaknya akan sangat terasa bagi industri perhotelan,” ujar Denny kepada detikSumut, Selasa (18/2/2025).
PHRI pusat disebut telah mengambil langkah dengan menyurati Presiden dan DPR untuk mencari solusi atas kebijakan ini. Selain perhotelan, sektor UMKM yang bermitra dengan hotel juga ikut terdampak karena berkurangnya pesanan bahan baku untuk kebutuhan acara.
“Efeknya bukan hanya ke hotel, tapi juga ke UMKM yang biasa memasok kebutuhan perhotelan,” tambahnya.
PHRI berharap ada solusi agar kebijakan efisiensi anggaran ini tidak berimbas luas pada sektor pariwisata dan ketenagakerjaan di Sumut.
Baca Juga:
Siap Untuk Tampil Lebih Percaya Diri? Kunjungi Website Kami dan Temukan Layanan Salon Terbaik!
PHRI Sumut berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran agar dampaknya tidak semakin meluas ke sektor perhotelan dan UMKM. Jika tidak ada solusi, dikhawatirkan industri perhotelan di Sumut akan mengalami penurunan signifikan yang berujung pada PHK massal.
Oleh karena itu, PHRI mendorong adanya dialog antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mencari jalan tengah guna menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja di sektor ini.
Artikel Terkait
