Pemerintah Siantar Evaluasi Penyaluran Bansos Beras yang Dihentikan Sementara
Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi menghentikan sementara bantuan pangan dan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Langkah diambil dalam rangka menjaga harga gabah ditingkat petani tetap stabil. “Kita yakin pemerintah tentunya memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” sebut Kepala Bulog Cabang Pematangsiantar, Matius Sitepu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2025).
Dibaca Juga : Polres Labusel Tunjukkan Kepedulian Sosial pada Peringatan Isra Mikraj
Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah diberi pekerjaan untuk menyerap gabah petani sebanyak 100 ton di wilayah kerja 5 kabupaten 1 kota wilayah kerja Bulog Cabang Pematangsiantar mengacu pada HPP Rp6.500 per kilogram. “Sesuai dengan instruksi pimpinan, enam bulan ke depan sementara bantuan pangan belum dapat dilaksanakan,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Kepala Bapanas Arief Prasetyo menyampaikan penghentian itu bersifat sementara hingga panen raya selesai. Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP ditahan guna menghindari anomali pasar.
Arief bilang, jika bansos beras terus digelontorkan di tengah panen harga gabah justru berpotensi turun, yang bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petan i. “Beras akan kembali disalurkan setelah panen raya selesai yang diperkirakan April 2025,” kata Arief.
Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini dan melanjutkan penyaluran bansos beras. “Kami berharap bansos ini bisa segera kembali karena sangat membantu, terutama bagi keluarga kurang mampu seperti kami,” tambahnya.
Pemerintah Kota Siantar menjanjikan bahwa penyaluran bansos beras akan segera dilanjutkan setelah proses evaluasi dan perbaikan sistem selesai. “Kami meminta pengertian dari masyarakat. Penghentian ini bersifat sementara, dan kami berkomitmen untuk mempercepat prosesnya agar bansos bisa kembali disalurkan,” tegas
Baca Juga:
Dibaca Juga : Demi Keselamatan dan Kenyamanan Warga, Satlantas Polres Simalungun Bantu Atasi Kendaraan Mogok
Sementara itu, sejumlah anggota dewan dan aktivis sosial mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam mengelola program bansos. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan yang berlarut-larut. Diharapkan dalam waktu dekat, masalah ini dapat segera diatasi sehingga bansos beras kembali sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Artikel Terkait
