Desak Hapus ‘Perbudakan Modern’, Serikat Pekerja Demo di Depan Kantor Gubernur
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kamis (06/02/2025) siang
Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan aksi tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sementara mereka menyampaikan beberapa poin kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Baca juga : Demo Warga Sumut Tuntut Infrastruktur: Jalan Tol dan Flyover di Jalur Medan-Berastagi
“Aksi ini sebenarnya serentak seluruh Indonesia, hari ini kita ke Kantor Gubernur. Ada beberapa hal yang kami mau sampaikan, salah satunya hapus sistem kerja outsourcing, kami anggap itu perbudakan modern,” ujarnya usai unjuk rasa.
Willy juga menyampaikan adanya tuntutan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta pemerintah mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru. Selain itu pihaknya juga meminta RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga disahkan.
“Kemudian kami minta aturan keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan, kami menolak usia pensiun menjadi 59 tahun dan kami minta kasus-kasus perburuhan yang mandek segera diselesaikan. Tambah personel dan anggaran dinas ketenagakerjaan provsu yang minim juga,” ungkapnya.
Baca juga : Kepala Desa Benteng Didemo, Warga Tuntut Pemeriksaan Penggunaan Dana Desa
Baca Juga:
Willy pun tidak ragu menyatakan siap menjadi oposisi terhadap pemerintah provinsi yang baru nantinya dan akan terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan.
“Kami menilai keadaan Sumut dalam isu ketenagakerjaan masih buruk. Kami siap menjadi oposisi di Pemerintahan Gubernur yang baru nanti dan akan mengawal dan membela kaum pekerja dan buruh kedepannya,” pungkasnya.
Pantauan di lokasi hingga unjuk rasa selesai, tidak ada perwakilan Pemprov Sumut yang menanggapi aspirasi dari massa aksi tersebut.
Artikel Terkait
