DPRD Sumut dan TAPD Bersinergi Kaji Efektivitas Pemangkasan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) masih melakukan pengkajian terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK). Pembahasan mengenai pemangkasan anggaran tersebut akan mengikutsertakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dibaca Juga : Prabowo Usung Efisiensi Anggaran, Tapi Pengamat Ini Bukan Hal Baru dalam Tata Kelola Keuangan Negara
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti. Namun, untuk kepastian kapan rapat pimpinan (Rapim) bersama TAPD akan dilaksanakan ia tidak menjelaskannya. “Sejauh ini masih dalam pembahasan di Rapim,” katanya singkat ketika dikonfirmasi Mistar.id, Minggu (2/2/25).
Sebelumnya, Erni mengatakan ia akan membahas masalah tersebut pasca pelantikan sebagai ketua DPRD Sumut, Jumat (31/1/25).”Pembahasan itu akan ditunggu setelah pelantikan saya pagi ini dalam rapat pimpinan. Di sore nanti akan kita bahas” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna, mengungkap pemangkasan separuh anggaran perjalanan dinas bakal menghemat anggaran Rp20 triliun. “Kalau dihitung Rp20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa diperbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini,” ujar Prabowo melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/1/25).
Presiden Prabowo juga akan memangkas anggaran kegiatan seremonial hingga 56,9 persen. Rapat, seminar, dan sejenisnya sampai 45 persen. Lalu, anggaran kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) hingga bimbingan teknis (bimtek) juga ditekan menjadi 29 persen.
Pertemuan antara DPRD Sumut dan TAPD direncanakan akan digelar dalam waktu dekat. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi DPRD untuk mengambil keputusan final terkait pemangkasan anggaran. Masyarakat pun sangat menunggu dengan harap-harap cemas, apakah langkah ini akan membawa dampak positif atau justru menjadi bumerang bagi pembangunan di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Dibaca Juga : Program KRYD Polres Pematangsiantar Dukung Terciptanya Keamanan dan Ketertiban
Satu hal yang pasti, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci yang sangat utama dalam proses ini. DPRD Sumut dan TAPD diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan kepentingan publik.
Artikel Terkait
