Forum Nasional Ajak Gubernur Sumut Tangani Perbaikan Jalur Medan-Berastagi Segera

Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (FORMANAS) menggelar aksi unjuk rasa untuk perbaiki jalur di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Kota Medan, pada Rabu (18/12/2024).

Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan protes atas lambannya pembangunan infrastruktur di jalur lintas Medan-Berastagi, Kabupaten Karo, yang menjadi akses vital bagi masyarakat setempat.

Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk sopir bus, pengusaha transportasi, mahasiswa, serta warga dari kabupaten-kabupaten sekitar jalur Medan-Berastagi.

Sebagai simbol protes, ratusan bus transportasi diparkir di depan Kantor Gubernur Sumut, menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian kawasan tersebut.

Julianus Sembiring, orator dalam aksi ini, menegaskan bahwa tuntutan untuk memperbaiki jalur Medan-Berastagi sudah disuarakan sejak lima tahun lalu.

Mereka bahkan mengajukan aspirasi tersebut hingga ke Istana Negara, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah.

“Lima tahun lalu kami sudah orasi ke istana, meminta pembangunan jalan layang dan jalan tol lintas Medan-Berastagi direalisasikan. Tapi, apa hasilnya? Tidak ada! Kami terus menunggu tanpa kepastian,” kata Julianus, dengan suara lantang, di tengah kerumunan massa.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk segera menyelesaikan pembangunan bronjong (penahan longsor) di jalur Medan-Berastagi sebelum batas waktu 25 Desember 2025.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah merealisasikan pembangunan jalan layang dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna jalur yang kerap terhambat longsor.

Jalur lintas Medan-Berastagi yang dikenal dengan tikungan tajam dan sering terjadi longsor menjadi salah satu masalah utama yang dikeluhkan masyarakat.

Petani sayur dan buah di wilayah Karo dan sekitarnya mengaku mengalami kerugian besar akibat keterlambatan pengiriman hasil bumi ke berbagai kota.

Selain merugikan secara ekonomi, kondisi ini juga mengganggu kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami ini petani sayur dan buah. Longsor yang terus terjadi di jalur ini membuat hasil panen kami terlambat sampai ke pasar. Akibatnya, harga turun dan kami rugi. Kami sudah lelah dengan kondisi ini,” ujar salah satu peserta aksi.

Julianus Sembiring juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah lain yang dinilai lebih baik daripada jalur Medan-Berastagi.

Ia membandingkan kondisi jalur ini dengan Kelok Sembilan di Sumatera Barat yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih memadai.

“Di Sumbar ada Kelok Sembilan yang bagus infrastrukturnya, sementara di Medan-Berastagi ada Kelok Sebelas yang kondisinya memprihatinkan. Apakah kami, warga di 10 kabupaten ini, dianggap warga negara kelas dua? Apakah kami anak tiri? Kami tidak mau terus diperlakukan seperti ini!” tegas Julianus, yang disambut teriakan dukungan dari peserta aksi lainnya.

Selain menuntut perbaikan infrastruktur, massa juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, untuk hadir langsung menemui mereka.

Kehadiran gubernur dianggap penting agar aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, seperti Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, dan kabupaten lainnya, dapat didengar langsung.

“Kami sudah datang jauh-jauh dari Karo, Humbahas, Pakpak Bharat, Dairi, dan 9 kabupaten lainnya. Kami hanya ingin bertemu langsung dengan gubernur agar beliau mendengar aspirasi kami. Kalau beliau tidak datang, kami akan bermalam di sini!” ancam Julianus di tengah orasinya.

4o miniRatusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (FORMANAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Kota Medan, pada Rabu (18/12/2024).

Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan protes atas lambannya pembangunan infrastruktur di jalur lintas Medan-Berastagi, Kabupaten Karo, yang menjadi akses vital bagi masyarakat setempat.

Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk sopir bus, pengusaha transportasi, mahasiswa, serta warga dari kabupaten-kabupaten sekitar jalur Medan-Berastagi.

Sebagai simbol protes, ratusan bus transportasi diparkir di depan Kantor Gubernur Sumut, menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian kawasan tersebut.

Julianus Sembiring, orator dalam aksi ini, menegaskan bahwa tuntutan untuk memperbaiki jalur Medan-Berastagi sudah disuarakan sejak lima tahun lalu.

Mereka bahkan mengajukan aspirasi tersebut hingga ke Istana Negara, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah.

“Lima tahun lalu kami sudah orasi ke istana, meminta pembangunan jalan layang dan jalan tol lintas Medan-Berastagi direalisasikan. Tapi, apa hasilnya? Tidak ada! Kami terus menunggu tanpa kepastian,” kata Julianus, dengan suara lantang, di tengah kerumunan massa.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk segera menyelesaikan pembangunan bronjong (penahan longsor) di jalur Medan-Berastagi sebelum batas waktu 25 Desember 2025.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah merealisasikan pembangunan jalan layang dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna jalur yang kerap terhambat longsor.

Jalur lintas Medan-Berastagi yang dikenal dengan tikungan tajam dan sering terjadi longsor menjadi salah satu masalah utama yang dikeluhkan masyarakat.

Petani sayur dan buah di wilayah Karo dan sekitarnya mengaku mengalami kerugian besar akibat keterlambatan pengiriman hasil bumi ke berbagai kota. Selain merugikan secara ekonomi, kondisi ini juga mengganggu kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami ini petani sayur dan buah. Longsor yang terus terjadi di jalur ini membuat hasil panen kami terlambat sampai ke pasar. Akibatnya, harga turun dan kami rugi. Kami sudah lelah dengan kondisi ini,” ujar salah satu peserta aksi.

Julianus Sembiring juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah lain yang dinilai lebih baik daripada jalur Medan-Berastagi.

Ia membandingkan kondisi jalur ini dengan Kelok Sembilan di Sumatera Barat yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih memadai.

“Di Sumbar ada Kelok Sembilan yang bagus infrastrukturnya, sementara di Medan-Berastagi ada Kelok Sebelas yang kondisinya memprihatinkan.

Apakah kami, warga di 10 kabupaten ini, dianggap warga negara kelas dua? Apakah kami anak tiri? Kami tidak mau terus diperlakukan seperti ini!” tegas Julianus, yang disambut teriakan dukungan dari peserta aksi lainnya.

Selain menuntut perbaikan infrastruktur, massa juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, untuk hadir langsung menemui mereka.

Kehadiran gubernur dianggap penting agar aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, seperti Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, dan kabupaten lainnya, dapat didengar langsung.

“Kami sudah datang jauh-jauh dari Karo, Humbahas, Pakpak Bharat, Dairi, dan 9 kabupaten lainnya. Kami hanya ingin bertemu langsung dengan gubernur agar beliau mendengar aspirasi kami. Kalau beliau tidak datang, kami akan bermalam di sini!” ancam Julianus di tengah orasinya.