22 Tahun Berdiri, Sergai Dinilai Belum Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dari Kabupaten Deli Serdang memasuki usia ke-22 tahun. Meskipun telah banyak mengalami peningkatan, terutama di sektor pembangunan, namun pada sektor pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan tujuan utama pemekaran Kabupaten Sergai.

Hal itu diucapkan H. OK David Purba selaku salah satu tokoh pemekaran Sergai usai sidang Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Sergai ke-22 di Gedung Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Rabu (7/1/2026).

David Purba mengatakan, saat ini capaian pengurangan angka kemiskinan baru berada di kisaran 30 hingga 40 persen.

“Kalau yang saya ketahui, hingga 22 tahun ini, ya kita jujur saja, ada peningkatan sekitar 30–40 persen, tapi ini belum sesuai dengan target awal pemekaran,” katanya.

Dia menyebut, konsep dasar pemekaran daerah adalah membangun wilayah sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Konsep pemekaran itu dulu membangun daerah dan mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, otomatis kemiskinan berkurang. Ini yang paling penting,” ungkapnya.

Baca juga : Pemkab Sergai Bahas Detail Persiapan HUT ke-95 Al-Washliyah di Pantai Cermin

Baca Juga:

Tes Kemampuan Akademik Berbasis Komputer Digelar di Kabupaten Toba April–Mei 2026

Meski demikian, dirinya mengakui adanya perubahan dan kemajuan di Sergai, terutama pada sektor infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sejak kepala daerah pertama hingga periode terakhir.

“Perubahan itu sudah pasti ada. Jalan, pemerintahan, dan sektor lain berjalan. Dari kepala daerah pertama sampai yang kemarin, menurut saya cukup baik,” sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, sektor pendidikan dan kesehatan juga mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pemekaran.

“Dari pantauan saya, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya ada peningkatan, jauh lebih baik dibandingkan sebelum pemekaran,” ungkapnya.

Dirinya menekankan pembangunan fisik tidak boleh menjadi fokus utama tanpa dibarengi kebijakan strategis dalam membuka lapangan kerja.

“Kalau pembangunan jalan itu biasa, dua atau tiga tahun bisa rusak lagi. Yang harus dipikirkan sekarang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Saya berharap pemerintah daerah hingga 2029 benar-benar memprioritaskan pengentasan kemiskinan sehingga tujuan pengentasan kemiskinan seperti yang digagas sejak pemekaran dulu dapat terpenuhi sesuai dengan harapan,” harapnya.